|
Jakarta (Mandikdasmen): Sebanyak 200 sekolah menengah atas (SMA) dirintis menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI). Penyelenggaraan rintisan SMA bertaraf internasional ini dimaksudkan untuk mendongkrak mutu pendidikan di Indonesia agar mampu bersaing secara internasional. Ditargetkan, sebanyak lebih dari 500 sekolah bertaraf internasional akan tersebar di seluruh Indonesia.
Rintisan SBI tidak hanya untuk mencerdaskan otak kanan siswa saja, tapi juga mengasah otak kiri. Karena untuk menerapkan akhlak, budi pekerti, dan etika moral akan lebih sulit dalam implementasi e-learning. Hal tersebut dilakukan agar membentuk jiwa kepatriotan serta pembentukan budi pekerti yang kompetitif.
Hal itu dikatakan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo pada pengarahan kepada 200 SMA dalam rintisan SBI di Depdiknas, Jakarta, baru-baru ini.
Mendiknas mengatakan SBI ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan bagi bangsaIndonesia . Selain meningkatkan kecerdasan siswa SBI juga menetapkan standar pendidikan bagi staf pengajarnya.
“Untuk staf pengajar SMA minimal 30 persen guru berpendidikan S2 atau S3 dengan program studinya akreditasi A. Begitu juga dengan kepala sekolahnya minimal berpendidikan S2 dengan program studinya akreditasi A,” katanya.
Ia memaparkan untuk menunjang kreatifitas siswa rintisan SBI ini harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Seperti perpustakaan harus dilengkapi dengan sarana digital yang tergabung dengan Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) maupun internet. Serta memiliki ruang multimedia dan ruang seni dan budaya.
Amanat SBI adalah menuju menuju sekolah yang setara dan bertaraf internasional. Sehingga Depdiknas bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk saling membahu dalam rintisan ini. Sebab untuk menjadi sekolah yang bertaraf internasional itu tidak mudah, namun perjalanannya panjang. “Setiap kabupaten atau kota harus memiliki minimal satu SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, serta SMK yang bertaraf internasional,” tutur Mendiknas.
Mendiknas menegaskan sekolah perlu berinisiatif untuk membentuk komponen perubahan. Namun itu harus datang dari sekolah itu sendiri. Karena untuk dapat berkembang tergantung dari keuletan sebuah sekolah. “Merubah struktural secara total memang tidak mudah, karena pasti akan bertabrakan dengan kepentingan yang lain, dan ini merupakan tantangan bagi kepala sekolah untuk menjadi leadership yang baik,” ucapnya.
Dalam hal ini yang paling penting adalah niat dari seluruh elemen yang disosialisasikan oleh kepala sekolah untuk menjadikan sekolah yang bertaraf internasional. Sehingga kepentingan SBI tidak hanya kepentingan kepala sekolah saja, namun merupakan kepentingan seluruh elemen sekolah. “Jika sukses pada niat, berarti sukses 50 persen secara keseluruhan. Perencanaan yang baik akan mencapai kegiatan yang sukses,” ujarnya.
Tamatannya Mesti Setara Mutu Luar Negeri
Dalam kesempatan itu Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Suyanto mengatakan program ini juga untuk menghasilkan mutu lulusan yang diakui dan setara dengan tamatan sekolah pada negara-negara Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) atau negara maju lainnya.
Salah satu program SBI adalah metode pembelajaran dengan menggunakan bahasa Inggris. Namun untuk pelajaran matematika, agama, sejarah, dan beberapa pelajaran lainnya tetap menggunakan bahasa Indonesia . “Kita tidak dapat menghilangkan bahasa Indonesia itu sendiri dalam beberapa mata pelajaran. Jangan sampai kehilangan jati diri dengan tidak menggunakan Bahasa Indonesia,” katanya.
Selain itu sekolah yang termasuk dalam rintisan SBI diwajibkan terbebas dari narkoba dan rokok. Hal tersebut dimulai dari kepala sekolah dan staf pengajarnya terlebih dahulu. Serta bebas juga dari tindak kekerasan. “Itu semua dilakukan agar menjadikan rintisan SBI menjadi sekolah teladan dalam segala aspek penyelenggaraan sekolah,” katanya.
Program rintisan SBI telah dimulai sejak tahun 2006 di sebanyak 100 sekolah dan tahun 2007 sebanyak 100 sekolah. Adapun indikator kinerja kunci (IKK) rintisan SMA bertaraf internasional antara lain adalah sekolah terakreditasi A secara nasional, menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dengan sistem kredit semester (SKS), sistem akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan muatan mata pelajaran setara atau lebih tinggi dari mata pelajaran yang sama pada sekolah unggul negara OECD.
Sementara, dari sisi pengelolaan agar meraih sertifikat ISO 9001:2000 tentang tata kelola dan ISO 14.000 tentang lingkungan. Saat ini, ada sebanyak 212 SMK telah meraih sertifikat ISO 9001:2000, sedangkan ISO 14.000 diterapkan agar guru dan peserta didik sadar bahwa masalah lingkungan adalah bagian dari kehidupan. “Pemerintah ingin rintisan SBI ini menerapkan standar pengelolaan lingkungan yang baik, karena global warming telah menjadi isu internasional, dan kita mesti mendukung pengelolaan yang baik,” katanya.
Suyanto menambahkah rintisan SBI SMA mempunyai keuntungan yang lebih, dibandingkan dengan SBI SMP. Karena rintisan SBI SMA tidak termasuk dalam wajib belajar, sehingga dana yang di dapat diperoleh dari siswa. Namun manajemennya perlu diperhatikan agar menjadi manajemen yang baik, jangan sampai berlebihan dan merugikan masyarakat. “Pendidikan yang baik dengan fasilitas yang memadai perlu juga dukungan dari masyarakat, namun tetap etis dan bijaksana dalam pengelolaannya,” kata Suyanto.(*/rf/pih)
|
Pemerintah menyediakan tempat 40.000 kursi bagi sarjana jurusan apa pun untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru. Berbekal sertifikat pendidikan profesi inilah, sarjana bisa melamar menjadi guru pegawai negeri sipil maupun guru swasta. ”Nantinya, yang bisa menjadi guru hanyalah mereka yang memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Fasli Jalal di Jakarta, Rabu (22/10). Penetapan kuota 40.000 calon guru itu sudah mendekati kebutuhan riil guru untuk menggantikan guru yang pensiun dan permintaan tenaga pendidik baru. Menurut Fasli, sarjana nonpendidikan yang bisa mengikuti pendidikan ini adalah para sarjana yang ingin menjadi guru mata pelajaran di tingkat SMP, SMA dan SMK. Adapun untuk menjadi guru TK dan SD, hanya bisa diikuti sarjana pendidikan TK dan SD. Pendidikan Profesi Guru, lanjut Fasli, untuk sarjana nonpendidikan berlangsung selama enam bulan, sementara untuk sarjana pendidikan TK dan SD selama satu tahun.